Hadiri Kongres Pagar Nusa, Mendes PDTT sebut Kesenjangan Picu Radikalisme

By Admin

nusakini.com-- Kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia harus segera diatasi karena dapat memicu masuknya radikalisme. Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat menjadi pembicara dalam rangkaian Kongres III Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa di TMII Jakarta, Kamis (4/5). 

“Ini tugas kita semua untuk sama-sama menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan salah satu yang bisa memecah belah kita adalah isu radikalisme. NU (Nahdlatul Ulama) sejak ada di negara ini selalu menjaga pluralisme dan NU punya Pagar Nusa yang selalu siap menjaga kalau NKRI diganggu,” ujarnya. 

Ia mengatakan, Indonesia saat merdeka 71 tahun silam masih menjadi negara miskin yang tidak dianggap oleh negara lain. Namun sekarang, Indonesia telah mampu menduduki posisi ke 16 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Bahkan di tahun 2045 ke depan, Indonesia diprediksi mampu menduduki posisi ke 4 ekonomi terbesar dunia. 

“Menjadi negara adil dan makmur tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Kita akui sekarang masih banyak rakyat kita yang hidup miskin dan sangat miskin. Masih banyak desa tertinggal dan sangat tertinggal,” ujarnya. 

Oleh sebab itu, lanjutnya, Presiden Joko Widodo melalui Nawacita ke tiga berkeinginan membangun Indonesia dari pinggiran, yang tentunya dalam kerangka NKRI. Dalam hal ini Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan desa. Hal ini dilakukan dengan disalurkannya dana desa sejak tahun 2015 lalu. 

“Tahun ini dana desa jumlahnya Rp 60 Triliun. Tahun depan naik menjadi Rp 120 Triliun. Saya minta Pagar Nusa ikut menjaga supaya dana desa tidak dikorupsi oleh kepala desa dan perangkatnya,” tegasnya. 

Di sisi lain, Menteri Eko mengatakan, pemerintah saat ini telah mampu melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah, untuk dapat meningkatkan 5000 desa tertinggal menjadi desa mandiri, dan sebanyak 2000 desa mandiri menjadi desa maju. 

“Sekarang Sudah ada 7000 desa mandiri menjadi desa maju. Mungkin saat menyususn RPJM belum memasukkan unsur dana desa,” ujarnya. (p/ab)